Risma Ardi Chandra Resmi Plt Bupati Pati, Mengungkap Pesan Kunci dari Wagub Jateng

Risma Ardhi Chandra, Wakil Bupati Pati, resmi mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati pada 21 Januari 2026, menyusul penahanan Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026. Penyerahan surat tugas ini, yang dalam beberapa laporan media disebutkan dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, menghadirkan dinamika kepemimpinan di tengah Kabupaten Pati yang juga menghadapi tantangan bencana banjir.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi setelah Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Sudewo, yang bersama Risma Ardhi Chandra baru dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025, membantah keras tuduhan tersebut, mengklaim dirinya dikorbankan dan tidak mengetahui praktik pemerasan. Dalam kondisi ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 Ayat (4) mengamanatkan wakil kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah yang berhalangan sementara.

Terkait penyerahan surat tugas, beberapa media pada 21 Januari 2026 melaporkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen secara langsung menyerahkannya kepada Risma Ardhi Chandra di Pendopo Pati. Namun, perlu dicatat bahwa masa jabatan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen telah berakhir pada 5 September 2023, dan sejak itu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana. Oleh karena itu, pesan atau arahan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks administrasi saat ini seyogianya berasal dari Pj Gubernur Nana Sudjana atau perwakilan administratif yang ditunjuk, bukan dari Wakil Gubernur.

Meskipun demikian, pesan yang disampaikan oleh Taj Yasin Maimoen, seperti dilaporkan, menekankan pentingnya menjaga roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati agar tetap berjalan normal dan bahkan ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kondisi banjir yang masih melanda sejumlah wilayah. Taj Yasin juga meminta seluruh jajaran di Jawa Tengah untuk berkomitmen pada pakta integritas dan menjauhi praktik korupsi, menjadikan kasus yang menimpa Bupati Sudewo sebagai pelajaran penting. Penugasan sebagai Plt Bupati Pati ini disebut berlaku selama satu tahun dan akan dievaluasi sesuai ketentuan.

Risma Ardhi Chandra sendiri dikenal memiliki latar belakang yang kuat di sektor swasta sebelum terjun ke dunia politik. Ia memulai kariernya di PLN bidang IT dari tahun 2001 hingga 2005, kemudian mendirikan perusahaan IT sendiri di Pati. Bisnisnya terus berkembang merambah ke sektor perikanan melalui PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dan bahkan terlibat dalam bisnis batu bara. Pengalaman sebagai pengusaha sukses ini menjadi modalnya saat akhirnya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Agustus 2024 dan maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Sudewo.

Transisi kepemimpinan yang mendadak ini menempatkan Risma Ardhi Chandra di garis depan untuk memastikan stabilitas administratif dan kepercayaan publik di Pati. Selain menghadapi isu integritas yang memicu pergantian ini, pemerintah Kabupaten Pati juga dituntut untuk fokus pada penyelesaian pekerjaan rumah yang mendesak, seperti penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan respons berkelanjutan terhadap bencana banjir yang masih menjadi perhatian di beberapa kecamatan. Tantangan juga termasuk mengelola potensi gejolak sosial pasca penangkapan bupati dan protes masyarakat terhadap kebijakan sebelumnya, seperti kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana sebelumnya telah menekankan pentingnya kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi berbagai isu strategis di daerah.