Raungan Pembuka Tahun: Galogo Luluh Lantakkan Desa di Sumbar

Suara gemuruh di hulu Sungai Muaro Pisang menjadi penanda pada Kamis dini hari, 1 Januari 2026, ketika banjir bandang atau yang dikenal secara lokal sebagai "galodo" menyapu Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peristiwa ini, yang terjadi sekitar pukul 01.45 WIB, memaksa warga berhamburan keluar rumah dan mengungsi, sebuah respons cepat yang mencegah jatuhnya korban jiwa di wilayah tersebut. Material lumpur dan bebatuan yang dibawa arus deras menutupi badan jalan provinsi yang menghubungkan Lubuk Basung dan Kota Bukittinggi, memutus akses transportasi vital.

"Banjir bandang disertai bunyi gemuruh di hulu Sungai Muaro Pisang terjadi sekitar pukul 01.45 WIB," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam, Abdul Ghafur. "Tidak ada korban akibat kejadian itu, karena warga langsung mengungsi saat mendengar gemuruh di hulu sungai." Insiden di Maninjau ini merupakan banjir bandang susulan setelah rentetan kejadian serupa yang melanda Sumatera Barat dan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera sejak akhir November 2025.

Fenomena "galodo" adalah istilah dalam bahasa Minangkabau yang merujuk pada banjir bandang yang membawa material berat seperti tanah, batu, pasir, dan kayu dari lereng perbukitan dengan kecepatan tinggi. Peristiwa awal tahun di Agam ini dipicu oleh hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Rabu malam, 31 Desember 2025, mengakibatkan material bekas tanah longsor di hulu sungai ikut terbawa dan menyebabkan luapan.

Skala bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera sejak November 2025 telah menimbulkan dampak signifikan. Hingga Sabtu, 3 Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 1.157 jiwa meninggal dunia dan 165 orang lainnya masih dinyatakan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Khusus untuk Sumatera Barat, data per 1 Januari 2026 menunjukkan 262 korban meninggal, 74 hilang, dan 9.935 jiwa mengungsi. Ribuan rumah juga mengalami kerusakan; di Sumatera Barat saja, 7.742 unit rumah dilaporkan rusak per 3 Januari 2026, dengan 2.691 unit rusak berat. Infrastruktur vital seperti 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 34 jembatan, dan 81 ruas jalan di seluruh Sumatera juga turut terdampak.

Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, seorang Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Universitas Gadjah Mada, mengaitkan bencana berulang ini dengan kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS. "Curah hujan ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu," jelas Hatma. Ia menambahkan bahwa "tragedi banjir bandang yang melanda Sumatera pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi 'dosa ekologis' di hulu DAS," merujuk pada deforestasi dan alih fungsi lahan yang masif. Data Walhi Sumatera Barat mencatat provinsi ini kehilangan sekitar 320 ribu hektar hutan primer antara 2001-2024.

Merespons bencana ini, pemerintah daerah dan pusat telah mengerahkan upaya tanggap darurat dan pemulihan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat meninjau lokasi di Maninjau pada 2 Januari 2026, menginstruksikan pengerukan sedimen sungai yang mengalami pendangkalan. "Kita sudah minta Dinas SDABK Sumbar berkoordinasi dengan Balai Sungai agar segera melakukan pengerukan di sepanjang aliran sungai yang sudah mengalami pendangkalan, sebelum dampak luapan air semakin parah," ujar Mahyeldi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, juga menegaskan pentingnya normalisasi sungai dengan alat berat untuk mitigasi risiko banjir berulang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut bergerak cepat. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, "Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi." Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyatakan rencana pembangunan 600 unit Hunian Tetap (Huntap) dengan konsep gotong royong sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Potensi bencana susulan masih menjadi kekhawatiran. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, mengungkapkan bahwa "potensi longsor susulan masih cukup tinggi, khususnya di kawasan Kelok 28 yang masih menyimpan banyak material longsoran." Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat curah hujan masih tinggi dan kondisi tanah bekas longsoran sangat labil.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya kesiapsiagaan di tiga siklus bencana: pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Pengalaman pahit "galodo" lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024 yang menelan 61 korban jiwa menjadi pengingat bahwa peningkatan mitigasi bencana, termasuk penataan tata ruang, reboisasi, dan pembangunan infrastruktur penahan banjir, bukan lagi pilihan melainkan keharusan untuk masa depan Sumatera Barat yang lebih tangguh.