Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat melaksanakan strategi "jemput bola" untuk melayani ribuan korban bencana hidrometeorologi di Aceh yang kehilangan dokumen kependudukan penting mereka. Langkah proaktif ini diambil menyusul banjir besar dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tengah sejak awal Desember 2025, menyebabkan banyak warga kehilangan Kartu Keluarga (KK), KTP-elektronik (KTP-el), akta lahir, ijazah, serta surat-surat resmi lainnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya telah mengarahkan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah terdampak bencana. Menindaklanjuti arahan tersebut, Ditjen Dukcapil mengerahkan tim khusus ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan layanan adminduk tetap berjalan di tengah situasi darurat. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memimpin langsung upaya ini, menekankan bahwa seluruh layanan pengurusan dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana tidak akan dikenakan biaya alias gratis.
Tim Tanggap Darurat Bencana Ditjen Dukcapil untuk Provinsi Aceh, yang dipimpin oleh Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid dan Direktur Bina Aparatur Erliani Budi Lestari, langsung menyisir lokasi-lokasi terdampak, termasuk posko pengungsian. Mereka membawa peralatan lengkap, seperti alat perekaman, printer, blanko KTP-el, ribbon, film, serta perangkat pendukung seperti power station, solar panel, dan Starlink. Teknologi ini memastikan pelayanan dapat terus berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik atau terputusnya jaringan komunikasi.
Muhammad Farid menenangkan masyarakat korban bencana bahwa pelayanan jemput bola ini bukan sekadar mengganti dokumen yang rusak atau hilang, melainkan juga membuka "pintu" bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang sangat dibutuhkan pascabencana. Di Desa Tanong Panjong Tok Blang, Aceh Timur, banyak warga berkumpul di posko pengungsian dengan kekhawatiran akibat hilangnya dokumen-dokumen penting. Kehadiran tim Dukcapil dengan fasilitas lengkap menjadi angin segar bagi mereka.
Erliani Budi Lestari turut menyoroti dedikasi tim di lapangan yang tetap bekerja keras melayani warga tanpa mengenal waktu, bahkan hingga malam hari, meskipun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan listrik dan jaringan. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Teuku Syarbaini, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan menurunkan tim DRKA ke kabupaten/kota terdampak untuk pencetakan dan penyempurnaan data kependudukan secara terpadu dan disederhanakan.
Di Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Disdukcapil Aulia Putra S.STP M.Si juga menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti di tengah situasi darurat, meskipun daerah tersebut sempat menghadapi kendala kelangkaan BBM, listrik padam, jaringan internet terputus, serta jalan dan jembatan yang putus. Tim Disdukcapil Aceh Tengah memberikan pelayanan secara luring (offline) bagi warga yang tidak dapat mengakses layanan reguler.
Secara keseluruhan, upaya "jemput bola" oleh Dukcapil ini merupakan bagian integral dari proses pemulihan pascabencana. Dokumen kependudukan dianggap sangat penting untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah, serta memastikan hak-hak administrasi warga tetap terpenuhi. Koordinasi erat antara Ditjen Dukcapil, Dinas Dukcapil daerah, BPBD, Dinas Sosial, dan lembaga kemanusiaan terus diperkuat untuk memastikan seluruh warga terdampak tercatat dan memperoleh layanan publik secara tepat.